Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menggelar Kegiatan Penyuluhan Hukum bertema "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" pada Rabu, 1 Juli 2026, di Gedung Graha Aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan diikuti oleh pimpinan OPD, camat, kepala desa, bendahara perangkat daerah, serta peserta lainnya. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk tindak pidan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI. Capaian ini menjadi opini WTP ketujuh yang diperoleh secara berturut-turut sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Penyerahan opini WTP dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Bupati Bangka Barat bersama unsur pimpinan

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama tim melaksanakan diskusi terkait kegiatan pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Selasa, 21 April 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh auditor dan PPUPD sebagai upaya memperkuat fungsi pengawasan intern pemerintah. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih baik antara BPKP dan Inspektorat dalam meningkatkan kualitas pengawasan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transp

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melaksanakan koordinasi ke KPK RI pada 20 Februari 2026 yang dipimpin oleh Bupati bersama jajaran Inspektorat. Kegiatan ini membahas pelaksanaan MCSP dan SPI Tahun 2026 serta tindak lanjut hasil SPI Tahun 2025. Koordinasi ini bertujuan memperkuat upaya pencegahan korupsi, meningkatkan capaian indikator integritas, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kabupaten Bangka Barat.

BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pembinaan generik kapabilitas APIP serta monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selama 10 hari kerja, mulai 13 hingga 24 April 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapabilitas APIP serta memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara optimal. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan intern serta mendorong terwujudnya tata kelol